Perkuat Sinergi Ketua DPD LEMBAGA INVESTiGASI NEGARA (LIN) Provinsi Papua Tengah Yusak L Rumbrawer Bekerja Sama Kejari Nabire Basmi 3 Permasalahan Judi, Miras dan Tambang Ilegal di Papua Tengah 

 

Nabire – Frasa “ketika hukum dianggap mati, Ketua DPD LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA (LIN) Provinsi Papua Tengah Yusak Rumbrawer (Mekky) minta bekerja sama kejaksaan turun tangani ‘Judi, Minuman dan Tambang Ilegal ” merujuk pada berita terkini di mana sebuah lembaga menuntut tindakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik 3 masalah yang tampak terlihat jelas dimata masyarakat

Khususnya judi 303,Minuman Beralkohol dan Tambang Ilegal yang ada di Papua tengah Tuntutan ini muncul sebagai ekspresi kekecewaan Lembaga LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA (LIN) Provinsi Papua Tengah terhadap penegakan hukum yang dinilai lemah atau kurang efektif dalam memberantas masalah tersebut.

LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA (LIN) Provinsi Papua Tengah tersebut menyoroti tantangan dalam penegakan hukum 3 kasus tersebut yang melibatkan jaringan kompleks dan lintas batas, serta potensi adanya oknum yang terlibat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antar aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pemerintahan ) untuk membasmi akar rumput ilegal yang ada di Provinsi Papua Tengah

Kelemahan Penegakan Hukum: Penggunaan ungkapan

“hukum dianggap mati” mencerminkan pandangan masyarakat sipil bahwa penegakan hukum di lapangan masih lemah atau tebang pilih, sehingga diperlukan intervensi dan supervisi yang lebih kuat dari institusi penegak hukum yang lebih tinggi, seperti Kejaksaan Agung atau bahkan KPK, untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Secara keseluruhan, berita ini menyoroti keprihatinan serius dari LSM dan masyarakat terhadap maraknya perjudian minuman keras dan tambang ilegal dan tuntutan agar aparat penegak hukum, Polda Papua Polres Polsek menindak tegas dalam hal ini Kejaksaan, juga harus berperang bertindak lebih proaktif dan efektif.dalam memberantas ilegal yang ada dipapua tengah

Kekhawatiran bahwa masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat keamanan akibat isu judi minuman dan tambang Ilegal sangat relevan, terutama jika ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal tersebut. Kepercayaan publik merupakan elemen krusial bagi institusi penegak hukum, dan isu dapat menggerus kredibilitas tersebut.

Kepercayaan publik sangatlah penting bagi lembaga penegak hukum, dan berbagai isu dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas aparat.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan krisis kepercayaan meliputi:

Dugaan Keterlibatan Oknum: Laporan atau dugaan bahwa oknum aparat terlibat dalam aktivitas ilegal dapat merusak citra institusi secara keseluruhan.

Penegakan Hukum yang Dianggap Tidak Serius: Jika upaya penegakan hukum terlihat tidak konsisten atau tanpa hasil nyata, masyarakat dapat mempertanyakan kemauan dan profesionalisme aparat.

Skala Masalah yang Besar: Masalah yang kompleks dan sulit diatasi dapat menimbulkan persepsi ketidakmampuan aparat dalam menegakkan hukum.

Dampak Sosial Ekonomi: Ketidakmampuan aparat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif masalah sosial juga dapat menurunkan kepercayaan.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan konsisten dari aparat keamanan:

Penindakan Tegas Internal: Menindak tegas anggota yang terlibat dalam pelanggaran adalah langkah penting. Transparansi dalam penindakan internal ini sangat penting.

Pemberantasan Menyeluruh: Penegakan hukum harus dilakukan secara serius dari hulu ke hilir.

Kerja Sama Lintas Sektor: Melibatkan berbagai pihak dalam upaya penegakan hukum dapat mengoptimalkan hasilnya melalui kerja sama yang lebih solid.

Edukasi dan Transparansi: Meningkatkan sosialisasi tentang bahaya masalah sosial dan menginformasikan kepada masyarakat cara melapor akan menunjukkan keseriusan aparat dalam melibatkan partisipasi publik.

Pemulihan kepercayaan masyarakat akan sangat bergantung pada tindakan nyata, konsisten, dan transparan dari aparat keamanan dalam menangani isu-isu sensitif serta membersihkan institusi dari oknum-oknum yang terlibat.

Inti dari upaya penanganan ketiga masalah ini adalah kolaborasi lintas sektoral yang mengedepankan sinergi antara masyarakat sipil, LSM, pemerintah, dan penegak hukum diminta Mahasiswa dan masyarakat ikut serta dalam memberantas 3 mafia ilegal tersebut tegasnya(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest news

Related news