NABIRE – Jumat-11-2025 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, Sefnat Maniawasi, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai masifnya kegiatan penambangan oleh pengusaha di wilayah tersebut yang diduga kuat beroperasi tanpa legalitas yang jelas. Situasi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire
Dalam keterangannya, Sefnat menyebutkan bahwa sekitar 17 pengusaha beroperasi di wilayah Topo dan sekitarnya.
”Pada umumnya, latar belakang dan secara legalitas itu sampai hari ini untuk Pemerintah Kabupaten Nabire itu tidak ada yang jelas,” ujar Sefnat. Ia menambahkan, karena tidak adanya kejelasan legalitas, kontribusi mereka kepada pemerintah daerah menjadi tidak ada dan membingungkan
Aktivitas penambangan ini terdeteksi di beberapa lokasi penting, termasuk:
• Topo Urusu
• Kali Cemara
• Mr pilip
• Jalan Pemerintah
• Jalan Centrico
Selain itu, dua titik utama di Nabire yang menjadi sasaran aktivitas pengusaha ini adalah Nabire bagian Topo dan Nabire bagian Kali Bumi, serta meluas ke Kali Siriwo dan Kali Mosairo.
”Sementara hutan ini sudah dirusakkan. Sungai-sungai sudah tidak bisa membawa dampak yang baik. Itu yang sementara terjadi,” tegas Sefnat, menyoroti dampak serius terhadap lingkungan.
Sefnat Maniawasi menjelaskan bahwa kehadiran para pengusaha ini hanya melibatkan oknum masyarakat setempat, sementara keterlibatan pemerintah daerah mungkin tidak ada. Hal ini menyebabkan pemerintah bingung dan sulit melakukan penertiban.
”Kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita klarifikasi untuk pendekatan, tapi semua pada menghindar. Takut. Karena itu,” ungkapnya, menggambarkan sulitnya proses klarifikasi
Yang paling merugikan adalah tidak adanya timbal balik berupa PAD. “Mereka hanya dasar asal datang, ketemu dengan masyarakat adat oknum tertentu, dan mereka lakukan pekerjaan. Tetapi untuk timbal balik kepada masyarakat adat tidak jelas. Kepada pemerintah juga tidak jelas,” jelasnya.
Sebagai perwakilan pemerintah, Sefnat Maniawasi mendesak agar kehadiran para pengusaha ini ditertibkan kembali
”Harapan ke depan ya kami sebagai pemerintah mengharapkan untuk kehadiran pengusaha-pengusaha ini maksudnya ditertibkan kembali. Supaya dari kehadiran mereka lewat pengolahan hasil tambang yang ada, bisa melibatkan atau menambah PAD yang ada di Kabupaten Nabire,” pintanya.
Ia secara khusus mengharapkan dinas terkait segera melakukan pendekatan kepada oknum-oknum perusahaan tersebut, agar Nabire bisa mendapatkan bagiannya dan para pengusaha tidak hanya datang membawa hasil, lalu pergi tanpa meninggalkan kontribusi.
”Untuk memberikan sebagai timbal balik berupa PAD, itu tidak ada,” tutupnya, mendesak adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah.
(Tim/Red)