Jakarta – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, yang menilai Kejari Lingga tidak serius menangani dugaan korupsi dalam proyek Bonsai.
Proyek yang seharusnya menjadi bagian dari program penghijauan dan estetika kota itu, justru diduga sarat penyimpangan anggaran. Namun hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini aneh. Indikasi korupsinya jelas, tapi Kejari Lingga seperti tidak bergeming. Diam seribu bahasa. Apakah karena ada aktor kuat yang dilindungi? Kami patut curiga,” tegas Rahmad Sukendar, Sabtu (21/6/2025).
Ia juga menyentil perbedaan sikap antara Jaksa Agung RI yang dinilai tegas dan progresif dalam agenda pemberantasan korupsi, dengan aparat kejaksaan di daerah yang justru terkesan lemah.
“Jaksa Agung-nya gahar, berani bersihkan lembaga. Tapi lihat bawahannya! Di daerah malah melempem, masuk angin. Seolah tidak ada nyali untuk mengusut tuntas kasus korupsi. Bagaimana hukum bisa ditegakkan kalau aparatnya sendiri takut?” ujarnya.
Rahmad mendesak agar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) segera mengambil alih penanganan jika Kejari Lingga dinilai tidak mampu.
“Kalau Kejari Lingga sudah tidak sanggup, serahkan saja ke Kejati Kepri. Jangan sampai penegakan hukum di Lingga jadi mandek karena aparatnya tak punya keberanian,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan, jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, pihaknya akan menyurati langsung Jaksa Agung RI agar kasus ini ditangani oleh tim khusus dari Kejaksaan Agung.
“Kami siap kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan biarkan uang negara dikorupsi lalu aparat penegak hukum justru jadi bagian dari sistem pembiaran,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, proyek Bonsai yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu diduga mengalami mark-up anggaran, serta menyertakan keterlibatan sejumlah pejabat lokal. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi alasan lambatnya proses hukum.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak bermain-main dengan kepercayaan publik dan segera bertindak tegas terhadap semua pihak yang terlibat. (*)
Editor: Leo
