Jakarta, – Sebuah poster seruan aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Front Aktivis Tanah Air (FAKTA) beredar luas di media sosial. Poster tersebut berisi seruan untuk melakukan aksi pada Senin, 13 Oktober 2025, di dua titik utama, yakni Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan Kejaksaan Agung RI.
Dalam poster tersebut, tertulis seruan keras bertajuk “Tangkap Wali Kota Sorong!”. Aksi tersebut menuntut agar Wali Kota Sorong, Septianus Lobat, bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Ketiga OPD yang disebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata.
Masih dalam seruan itu, tertulis pula tuntutan agar KPK dan Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa ketiga kepala dinas tersebut. Poster juga memuat angka dugaan kerugian negara masing-masing: Rp2,5 miliar di Dinas Kesehatan, Rp7,6 miliar di Dinas Pendidikan, dan Rp7,6 miliar di Dinas Pariwisata. Aksi tersebut disebut akan dipimpin oleh Koordinator Lapangan bernama Roni R.
Namun, hingga hari pelaksanaan, aksi yang telah ramai diperbincangkan di dunia maya itu tidak terlaksana. Publik pun mulai meragukan keseriusan seruan tersebut. Sejumlah pihak menilai aksi itu hanya sebatas “gertakan sambal” yang tidak benar-benar dimaksudkan untuk dilakukan.
Sebuah sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, aksi tersebut diduga hanya bertujuan menakuti para pejabat yang disebut dalam poster.
“Poster itu memang sempat viral, tapi faktanya tidak ada aksi di lapangan. Kesan yang muncul, ini cuma tekanan politik atau gertakan agar para pejabat merasa terancam,” ungkap sumber tersebut.
Seorang wartawan asal Papua yang sudah berada di Jakarta juga mengkonfirmasi hal serupa.
Ia mengatakan bahwa dirinya dan rekan-rekan media telah menunggu di depan Gedung KPK RI dan Kejaksaan Agung sejak pagi, namun tidak ada tanda-tanda kegiatan aksi hingga sore hari.
“Kami sudah coba hubungi nomor telepon koordinator aksi yang tercantum di poster, tapi tidak ada respons sama sekali,” ujarnya kecewa.
Masih menurut sumber tersebut, pembatalan aksi itu diduga kuat karena adanya “pengamanan” dari pihak pejabat terkait.
“Informasi yang kami terima, aksi itu batal karena ada kesepakatan di balik layar. Beberapa pihak yang disebut dalam poster, termasuk Pejabat Berkorupsi , diduga telah mengambil langkah untuk menghentikan aksi itu sebelum terjadi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, KOORLAP AKSI, Roni R belum memberikan keterangan resmi ketika di konfirmasi (Tim)
