SORONG, 19 Oktober 2026 — Menyambut Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober mendatang, aliansi elemen kepemudaan, organisasi mahasiswa Cipayung, dan organ strategis di Provinsi Papua Barat Daya menggelar diskusi publik bertajuk “Malam Keakraban & Diskusi Publik Pemuda Papua Barat Daya”. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan IAIN Sorong pada Minggu malam (18/10) ini diinisiasi sebagai bentuk respons kritis terhadap fenomena hedonisme, apatisme pemuda, serta mandeknya kesejahteraan di daerah otonom baru tersebut.
Dalam diskusi yang mengusung tema “Rekonstruksi Peran Pemuda dalam Memperkuat Demokrasi Lokal, Kohesi Sosial, dan Arah Pembangunan Papua Barat Daya”, para pemuda menyoroti kontradiksi besar antara tata kelola pemerintahan saat ini dengan semangat desentralisasi.
Inisiator kegiatan, Abdul Kadir Loklomin, menegaskan bahwa pemerintah pusat masih bersikap sangat sentralistik, terutama dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Seluruh perizinan dan pengelolaan SDA di Tanah Papua ditarik ke pusat, mengabaikan karakteristik adat dan kultur lokal yang sebenarnya paling dipahami oleh kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
“Kami melihat ada ketidakkonsistenan dari pemerintah pusat dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Pengelolaan SDA di Papua Barat Daya seharusnya berbasis pendekatan kultur dan budaya setempat,” ujar Abdul Loklomin.
Desakan Desentralisasi Fiskal
Selain persoalan SDA, forum diskusi mendesak pemerintah untuk segera menerapkan desentralisasi fiskal secara menyeluruh. Kebijakan kementerian teknis saat ini dinilai membelenggu kreativitas daerah karena tidak memberikan mandat langsung kepada Papua Barat Daya untuk mengelola potensi fiskal dan keuangan lokal secara mandiri. Menurut para pemuda, otonomi daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kemandirian anggaran untuk mempercepat pembangunan fiskal demi mewujudkan keadilan sosial.
Selain persoalan SDA, forum diskusi mendesak pemerintah untuk segera menerapkan desentralisasi fiskal secara menyeluruh. Kebijakan kementerian teknis saat ini dinilai membelenggu kreativitas daerah karena tidak memberikan mandat langsung kepada Papua Barat Daya untuk mengelola potensi fiskal dan keuangan lokal secara mandiri. Menurut para pemuda, otonomi daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kemandirian anggaran untuk mempercepat pembangunan fiskal demi mewujudkan keadilan sosial.
Kritik Kinerja dan Hubungan Pendidikan dengan Potensi Daerah
Aliansi pemuda juga melayangkan kritik keras terhadap berbagai penghargaan formalistik yang kerap diterima oleh kepala daerah.
Aliansi pemuda juga melayangkan kritik keras terhadap berbagai penghargaan formalistik yang kerap diterima oleh kepala daerah.
Mereka menilai apresiasi administratif tersebut berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, di mana angka kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah, hingga masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah masih menjadi rapor merah yang belum terselesaikan.
Sebagai solusi jangka panjang untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), forum pemuda mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi setempat. Mereka menuntut adanya pembaruan (upgrade) kurikulum, program studi, dan jurusan agar selaras dan relevan dengan potensi SDA serta kebutuhan industri kerja lokal.
Melalui siaran pers ini, kepemudaan Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demokrasi lokal demi memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang sejati bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.(Sp)
