SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melayangkan kecaman keras terhadap sikap pasif dan bungkamnya Aparat Penegak Hukum (APH) lokal terkait menjamurnya bisnis judi Toto Gelap (Togel) 303 di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong.
Praktik ilegal ini terorganisir sangat masif menggunakan papan rekapan khusus untuk mengelola 12 putaran aktivitas judi dalam sehari. Pola perputaran nonstop ini sengaja disusun oleh jaringan bandar judi dengan memanfaatkan perbedaan zona waktu serta mencatut identitas otoritas pengundian resmi dari berbagai negara dan kota internasional.
Berdasarkan investigasi lapangan dan bukti papan rekapan angka kupon putih yang beredar luas di Sorong, berikut adalah daftar negara dan wilayah yang dijadikan basis perputaran judi togel tersebut:
Sistem multi-putaran yang mencakup belasan wilayah dari benua Amerika, Eropa, Asia, hingga Pasifik ini membuat aktivitas perjudian di Sorong berlangsung hampir setiap jam tanpa henti. Kondisi ini dinilai telah merusak moral dan ekonomi masyarakat lokal secara ekstrem hingga ke tingkat anak-anak di pemukiman warga.
Ketua BPI KPNPA RI menegaskan bahwa pembiaran kasat mata ini secara nyata telah menabrak Instruksi 100 Hari Kerja Kapolri baru, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yang menempatkan kebersihan institusi serta pemberantasan kejahatan terorganisir/perjudian sebagai prioritas utama.
“Bagaimana mungkin di tengah instruksi radikal Kapolri baru untuk membersihkan wilayah dari penyakit masyarakat, di Sorong justru terpampang jelas papan rekapan judi togel lintas negara hingga 12 putaran sehari? Ini menujukkan adanya dugaan kuat pembiaran atau perlindungan (backing) dari oknum APH setempat,” tegas perwakilan BPI KPNPA RI.
Atas temuan ini, BPI KPNPA RI mendesak Mabes Polri dan Divisi Propam POLRI untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total dan pemeriksaan terhadap jajaran pimpinan kepolisian setempat di wilayah hukum Papua Barat Daya. BPI KPNPA RI meminta agar pejabat kepolisian lokal yang terbukti abai atau sengaja tutup mata segera dicopot dari jabatannya demi menjaga marwah dan komitmen kepemimpinan Kapolri baru.(Tim)
